Kuliah Hukum Pidana Pers akan  membahas secara komprehensif tentang kedudukan hukum pidana pers dalam system hukum Indonesia terutama dalam system hukum pidana. Kuliah ini akan memberikan penjelasan bahwa norma perundang-undangan yang mengatur pers berlaku sebagai Lex Specialis dari KUHP, memberikan definisi pers baik dalam arti sempit maupun luas, menjelaskan fungsi dan peran pers dikaitkan dengan kebebasan pers yang ada di Indonesia, kemudian selanjutnya juga akan dibahas konsep delik pidana sehingga jelas perbedaanya antara delik pers dengan delik pidana biasa. Tidak hanya itu, secara detail perkuliahan akan mengeksplorasi pembahasan delik pers tidak hanya dari norma pasal-pasal yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja namun juga akan dibahas dari perspektif undang-undang lainnya yang meliputi: UU Pers, UU Penyiaran dan UU Pornografi.

Tidak cukup hanya memberikan pengetahuan normatis teoritis saja, kuliah ini juga akan memperkaya materi pembelajaran dengan penguasaan praktis penyelesaian perkara pers secara litigasi (jalur pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Pembelajaran praktikum akan mencakup penguasaan kemahiran mahasiswa dalam topik penggunaan hak jawab, hak koreksi, proses penyelesaian perkara melaui jalur litigasi, dan juga mengenai pelaksanaan dan penggunaan hak tolak di pengadilan. Untuk penguasaan kemahiran, kuliah akan membekali kemampuan mahasiswa dalam proses penyelesaian masalah hukum yang termasuk pula proses pembuatan dokumen hukum. Tidak kalah penting, mata kuliah juga akan memberikan pembahasan terkait peranan politis dan strategis Dewan Pers dalam penyelesaian kasus-kasus pers di Indonesia